twitter
rss



A.    Pengertian dan Konsep Anggaran Sektor Publik
            Dalam organisasi sektor publik dan sektor swasta, konsep penganggaran sedikit ada perbedaan. Untuk organisasi sektor publik anggaran diinformasukan kepada publik untuk didiskusikan dan dikritisi oleh publik sebelum anggaran tersebut disahkan oleh perwakilan publik, namun untuk sektor swasta anggaran merupakan hal yang sangat rahasia bagi perusahaan dan tidak dipublikasikan untuk publik.Pengertian anggaran merupakan estimasi kerja yang ingin dicaai selama periode tertentu yang tentunya dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan pengertian penganggaran adalah proses atau suatu metode untuk menyiapkan suatu anggaran tersebut.
            Dalam manajemen, anggaran terletak diantara perencanaan dan pengorganisasian, untuk itu anggaran sangat berpengaruh dalam keberlangsungan suatu perusahaan. Dalam sektor publik, penganggaran berkaitan dengan penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap program dan aktivitas satuan moneter. Penganggaran harus baik dan efektif, apabila tidak akan berdampak pada kegagalan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya agar tujuan organisasi tersebut dapat tercapai. Ada beberapa aspek yang harus ada dalam sektor publik yakni aspek perencanaan, pengendalian dan akuntabilitas publik agar dapat tercapai dengan baik suatu penganggaran tersebut.
            Anggaran sektor publik mempunyai pengertian tersendiri yakni suatu rencana kegiatan dalam bentuk perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Anggaran sektor publik menggambarkan kondisi keuangan organisasi sektor publik yang bersangkutan, karena berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi itu diperiode mendatang yang tentunya juga dalam ukuran satuan moneter. Anggaran publik merupakan cerminan dari berapa biaya atas rencana yang dibuat dan berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut.
B.     Pentingnya anggaran sektor publik
            Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu menyejahterakan rakyat, karena uang yang digunakan adalah uang rakyat. Namun tak banyak juga masarakat yang tidak tersentuh aplikasi dari anggaran tersebut, buktinya saja masih banyak kemiskinan yang terjadi disetiap daerah. Apabila anggaran sudah terlaksana dengan baik dan benar, tentunya banyak masyarakat yang sudah sejahtera, paling tidak sudah bisa tercukupi kebutuhan pokoknya.
            Anggaran adalah suatu alat utama pemerintah untuk mempengaruhi keadaan ekonomi masyarakat melalui sistem perpajakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Namun sepertinya di Indonesia sendiri, kebijakan fiskal belum dapat dijalankan dengan maksimal, karena pajak sendiri masih belum bisa dipercaya. Banyak masyarakat yang tidak mau membayar pajak, ataupun meminimalisir pembayaran pajak dengan banyak cara. Begitu juga organisasi pajak sendiri belum dapat dipercaya, karena masih banyak pejabat negara yang korupsi dan uang pajak lari ketangan orang yang salah. Aliran uang tersebut akan mempengaruhi harga, lapangan kerja, pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan lainnya, namun sayang sekali belum bisa berjalan dengan maksimal karena berbagai alasan.
            Ada beberapa kriteria yang harus dimiliki anggaran sektor publik yakni dapat merefleksikan perubahan prioritas kebutuhan dan keinginan masyarakat serta dapat menentukan penerimaan dan pengeluaran departemen pemerintah, provinsi maupun daerah.  Untuk itu adanya anggaran sektor publik sangat penting, karena :
1.      Anggaran merupakan alat pemerintah untuk menstabilkan negara
2.      Anggaran diperlukan untuk menyeimbangkan antara keinginan dan kebutuhan masyarakat yang berhubungan dengan sumber daya yang terbatas.
3.      Anggaran merupakan instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga publik yang ada
C.     Fungsi anggaran sektor publik
1.      Sebagai alat perencanaan yang digunakan oleh manajemen untuk mencapai tujuan organisasi.
2.      Sebagai alat pengendalian yang digunakan pemerintah untuk menghindari adanya overspending, underspending dan salah sasaran dalam pengalokasian suatu anggaran
3.      Sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah yang digunakan untuk menstabilkan perekonomian suatu negara, mendorong, memfasilitasi dan mengkoordinasi kegiatan ekonomi sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi
4.      Sebagai alat politik pada sektor publik, karena suatu anggaran adalah suatu hal yang sangat penting  karena merupakan dokumen politik anatara eksekutif dan legeslatif. Jadi apabila terjadi suatu kegagalan dalam penganggaran dapat menurunkan kredibilitas pemerintahan.
5.      Sebagai alat koordinasi dan komunikasi, karena dalam membuat suatu anggaran dibutuhkan koordinasi dan komunikasi dari semua unit yang bersangkutan.
6.      Sebagai alat penilaian kerja yang sangat efetif, karena bisa dilihat dari tercapai atau tidaknya suatu anggaran tersebut akan mencerminkan kinerja semua unit yang bersangkutan.
7.      Sebagai alat motivasi manajer dan stafnya agar bekerja ekonomis, efektif  dan efisien agar tujuan suatu organisasi dapat tercapai.
8.      Sebagai alat menciptakan ruang publik
D.    Jenis anggaran sektor publik
            Pada dasarnya anggaran dibagi menjadi dua jenis, diantaranya adalah :
1.      Anggaran operasional
Anggaran operasional adalah anggaran yang digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan suatu pemerintahan, yang isinya adalah berbagai pengeluaran pemerintah secara rutin, misalnya saja belanja administrasi umum dan belanja operasi dan pemeliharaan.
2.      Anggaran modal/investasi
Anggaran modal menunjukan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap yang tidak habis dalam satu periode saja, yang bermandaat dan menambah aset atau kekayaan pemerintah dan menambah anggaran rutin pemerintah 
E.     Prinsip anggaran sektor publik
            Banyak hal yang menjadi prinsip suatu peganggaran secara umum, namun ada beberapa prinsip yang digunakan dalam penganggaran sektor publik yakni :
1.      Otorisasi oleh legeslatif : anggaran harus mendapat otorisasi dari kegeslatif sebelum eksekutif dapat membelanjakannya
2.      Komprehensif : anggaran dapat menunujukan semua permintaan dan pengeluaran pemerintah
3.      Keutuhan angaran : semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum
4.      Nondiscretionary Appropriation : jumlah yang disetujui legeslatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efektif dan efisien
5.      Periodik : bersifat tahunan maupun multi-tahunan
6.      Akurat : estimasi anggaran tidak memasukkan cadangan tersembunyi yang menyebabkan korupsi
7.      Jelas : sederhana dan dapat dipahami masyarakat
8.      Diketahui publik : harus diinformasikan kepada publik
F.      Proses penyusunan anggaran sektor publik
            Dalam proses penyusunan anggaran mempunyai beberapa tujuan diantaranya adalah membantu pemerintah dalam mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antarbagian dalam lingkungan pemerintah, membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik, memungkinkan pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja serta meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah.
            Terdapat beberapa faktor dominan yang harus ada dalam penganggaran yaitu adalah tujuan dan target yang hendak dipakai, ketersediaan sumberdaya, waktu yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan dan faktor lain yang mempengaruhi anggaran misal saja peraturan pemerintah yang baru dan lain sebgaianya.
            Dalam pengelolaan keuangan melibatkan beberapa asepek yaitu :
1.      Aspek penganggaran yang mengantisipasi pendapatan dan belanja
2.      Aspek akuntansi terkait pada proses pencatatan , mengolah dan melaporkan pendapatan dan belanja
3.      Aspek pengendalian yang dapat mengendalikan pengeluaran dan pendapatan
4.      Aspek auditing yang memeriksa kembali apakah pengeluaran dan pendapatan tersebut sesuai atau tidak dengan pencatatannya.
G.    Tahap penyusunan anggaran
1.      Persiapan anggaran
Pada tahap persiapan anggaran, yang dilakukan adalah menaksir pengeluaran atas dasar pendapatan. Manajer keuangan harus benar-benar ahli dalam menaksir dan menentukan besarnya mata anggaran yang sangat tergantung bagaimana cara menentukannya.
2.      Tahap ratifikasi
Ratifikasi anggaran melibatkan proses politik yang rumit, untuk itu eksekutif harus benar-benar ahli dibidangnya untuk menjawab berbagai pertanyaan dari legeslatif serta dapat berargumentasi dan mempertanggungjawabkannya dalam tahap ratifikasi ini
3.      Tahap implementasi
Tahap implementasi ini artinya anggaran tersebut sudah disetujui oleh legeslatif, yang kemudian akan dilaksanakan oleh eksekutif. Agar anggaran tersebut diimplementasikan dengan benar, dibutuhkan sistem pengendalian intern yang kuat agar tidak terjadi penyimpangan
4.      Tahap pelaporan dan evaluasi
Tahap evaluasi berkaitan dengan aspek akuntabilitas, maka apabila tahap persiapan, ratifikasi dan implementasi berjalan dengan benar maka pada tahap pelaporan dan evaluasi tidak akan terjadi masalah.


A.    Pengertian Akuntansi Manajemen Sektor Publik
       Informasi akuntansi diberikan sebagai alat atau sarana untuk membantu manajer melaksanakan fungsi manajemen sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Akuntansi manajemen merupakan bagian dari sistem pengendalian manajemen yang integral. Menurut Institute of Management Accountants (1981) akuntansi manajemen adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pengakumulasian, penganalisaan, penyiapan, penginterpretasian, dan pengkomunikasian informasi finansial yang digunakan oleh manajemen untuk perencanaan, evaluasi dan pengendalian organisasi serta untuk menjamin bahwa sumber daya diggunakan secara tepat dan akuntabel.
       Pada dasarnya prinsip akuntansi manajemen sektor publik tidak banyak berbeda dengan sektor swasta. Akan tetapi sektor publik memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda dengan sektor swasta, sehingga teknik akuntansi manajemen sektor swasta tidak bisa digunakan secara langsung tanpa modifiksi. Fokus akuntansi manajemen sektor publik adalah penyediaan informasi guna efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik. Akuntansi manjemen berbeda dengan akuntansi keuangan. Akuntansi manajemen terkait pada pemberian informasi pada pihak intern sedangkan akuntansi keuangan terkait pada pemberian laporan dan informasi kepada pihak ekstern.
B.     Akuntansi Sebagai Alat Perencanaan Organisasi
       Pada mulanya harus ada perencanaan untuk mengatur semua kegiatan yang akan dilakukan organisasi agar bisa tercapai tujuan dan sasaran organisasi. Akuntansi manajemen berperan dalam pemberian informasi historis dan prospektif untuk memfasilitasi perencanaan. Perencanaan setiap organisasi publik berbeda, karena melihat berbagai jenis keadaan yang dialami oleh organisasi tersebut. Kestabilan ekonomi, lingkungan, dan politik sangat berpengaruh pada organisasi sektor publik, untuk itu tentunya dapat berpengaruh pula pada perencanaannya. Informasi akuntansi sebagai alat perencanaan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi
tiga kelompok, yaitu :
1.      Informasi sifatnya rutin ataukah ad hoc
Informasi yang sifatnya rutin diperlukan untuk perencanaan yang regular, misalnya laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran atau tahunan. Sementara itu, organisasi sektor publik seringkali menghadapi masalah yang sifatnya temporer dan membutuhkan informasi yang segera. Untuk melakukan perencanaan yang temporer, diperlukan informasi yang sifatnya ad hoc.
2.      Informasi kuantitatif ataukah kualitatif
3.      Informasi disampaikan melalui saluran formal ataukah informal
Informasi akuntansi untuk perencanaan dapat juga dibedakan berdasarkan cara penyampaiannya. Apakah informasi akuntansi tersebut disampaikan melalui mekanisme formal ataukah informal.
C.    Akuntansi Sebagai Alat Pengendalian Organisasi
       Organisasi sektor publik tidak berorientasikan laba, sedangkan sektor swasta berorientasikan laba. Maka brntuk pengendaiannya pun berbeda, untuk sektor publik menggunakan pengendalian berupa peraturan birokrasi, sedangkan sektor swasta menggunakan pengendalian yang betrumpu pada mekanisme negosiasi.
       Pengendalian organisasi diperlukan untuk menjamin bahwa organisasi tidak menyimpang dari tujuan dan strategi organisasi yang telah ditetapkan. Pengendalian organisasi memerlukan informasi yang lebih luas dibandingkan pengendalian keuangan.
D.    Proses Perencanaan Dan Pengendalian Manajerial Organisasi Sektor Publik
       Proses perencanaan dan Pengendalian sebaiknya dipertimbangkan secara baik-baik, karena hal itu adalah patokan yang akan mendasari berjalannya suatu organisasi. Ada perencanaan tanpa pengendalian akan tidak akan bisa, karena tidak ada tindak lanjut untuk mengidentifikasi apakan rencana telah dicapai. Begitu juga sebaliknya, ada pengendalian tanpa perencanaan, suatu organisasi tidak akan berjalan, karena tujuan belum ditetapkan. Jones and Pendlebury (1996) membagi perencanaan dan pengendalian manajerial menjadi lima tahap yaitu perencanaan tujuan dan sasaran dasar, perencanaan operasional, penganggaran, pengendalian dan pengukuran, serta pelaporan, analisis dan umpan balik.
E.     Peran Akuntansi Manajemen Sektor Publik
       Peran utama akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik adalah memberikan informasi akuntansi yang relevan dan handal kepada manajer untuk melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Peran akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik
meliputi:
1.      Perencanaan Strategik
            Pada tahap perencanaan strategik, manajemen organisasi membuat alternatif-alternatif program yang dapat mendukung strategi organisasi. Program dipilih sesuai dengan skala prioritas dan sumber daya yang dimiliki. Peran akuntansi manajemen adalah memberikan informasi untuk menentukan berapa biaya program dan beberapa biaya suatu aktivitas, sehingga berdasarkan informasi akuntansi tersebut manajer dapat menentukan berapa anggaran yang dibutuhkan dikaitkan dengan  sumber daya yang dimiliki.
            Terdapat sedikit perbedaan antara sektor swasta dengan sektor publik dalam hal penentuan biaya produk/pelayanan. Hal tersebut disebabkan sebagian besar biaya pada sektor swasta cenderung merupakan engineered cost yang memiliki hubungan secara langsung dengan output yang dihasilkan, sementara biaya pada sektor publik sebagian besar merupakan discretionary cost ditetapkan di awal periode anggaran dan sering tidak memiliki hubungan langsung antara aktivitas yang dilakukan dengan output yang dihasilkan. Kebanyakan output yang dihasilkan di sektor publik merupakan intangible output yang sulit diukur.
2.      Pemberian informasi biaya
            Biaya dalam akuntansi sektor publik dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu:
a.       Biaya Input: sumber daya yang dikorbankan untuk memberikan pelayanan. Biaya input bisa berupa biaya tenaga kerja dan biaya bahan baku.
b.      Biaya output: biaya yang dikeluarkan untuk mengantarkan produk hingga sampai ke tangan pelanggan. Pada organisasi sektor publik output diukur dengan berbagai cara tergantung pada pelayanan yang dihasilkan.
c.       Biaya proses: Biaya proses dapat dipisahkan berdasarkan fungsi organisasi. Biaya diukur dengan mempertimbangkan fungsi organisasi.
Peran manajer dalam menentukan dan melaporkan biaya dengan menggunakan informasi yang ada. Proses menentuan biaya meliputi lima aktivitas, yaitu :
a.       Cost Finding pemerintah mengakumulasi data tentang biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk/jasa pelayanan.
b.      Cost Recording merupakan tahap yang meliputi kegiatan pencatatan data ke dalam sistem akuntansi organisasi.
c.       Cost Analyzing tahap analisis biaya yaitu mengidentifikasi jenis dan perilaku biaya, perubahan biaya dan volume kegiatan. Perlu ditentukan cost driver agar dapat dilakukan strategi efisiensi biaya.
d.      Strategic Cost Management merupakan strategi penghematan biaya agar tercapai Value For Money dengan karakteristik seperti: berjangka panjang; berdasarkan kultur perbaikan berkelanjutan dan fokus pada pelayanan masyarakat; dan manajemen bersifat proaktif dalam melakukan penghematan biaya - keseriusan top manager dalam menentukan efektivitas program pengurangan biaya karena manajemen biaya strategik merupakan tone from the top.
e.       Cost Reporting memberikan informasi biaya secara lengkap (sumber pemborosan dan potensi efisiensi) kepada pimpinan dalam bentuk internal report yang kemudian diagregasikan ke dalam satu laporan yang akan disampaikan kepada pihak eksternal.
3.      Penilaian investasi
            Penilaian investasi di sektor publik pada dasarnya lebih rumit dibandingkan dengan di sektor swasta. Teknik-teknik penilaian investasi yang digunakan di sektor swasta berorientasi pada laba, sementara organisasi publik merupakan organisasi yang tidak berorientasi pada laba. Di samping itu sulit untuk mengukur output yang dihasilkan, sehingga untuk menentukan keuntungan di masa depan dalam ukuran finansial sulit dilakukan. Penilaian investasi dalam organisasi publik dilakukan dengan menggunakan analisis biaya-manfaat.
            Dalam praktiknya, menentukan biaya sosial dan manfaat sosial dalam satuan moneter sangat sulit dilakukan. Oleh karena itu, penilaian investasi dengan menggunakan analisis biaya-manfaat di sektor publik sulit dilaksanakan. Untuk memudahkan, dapat digunakan analisis efektifitas biaya, faktor yang harus diperhatikan pada saat penilaian investasi adalah: Tingkat diskonto; Tingkat investasi, tingkat risiko, ketidakpastian, dan sumber pendanaan untuk investasi yang akan dilakukan
4.      Penganggaran
            Anggaran menurut Mardiasmo (2005) adalah pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, dan penganggaran merupakan proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Akuntansi manajemen berperan untuk memfasilitasi terciptanya anggaran publik yang efektif. Terkait dengan tiga fungsi anggaran, yaitu sebagai alat alokasi sumber daya publik, alat distribusi, dan stabilisasi, maka akuntansi manajemen merupakan alat yang vital untuk proses mengalokasikan dan mendistribusikan sumber dana publik secara ekonomis, efisien, efektif, adil dan merata. Untuk mencapai hal tersebut harus didukung dengan manajemen sumber daya manusia yang handal, jika tidak akuntansi manajemen tidak akan banyak bermanfaat.
5.      Penentuan biaya pelayanan dan penentuan tarif pelayanan
            Akuntansi manajemen digunakan untuk menentukan berapa biaya yang dikeluarkan untuk memberikan pelayanan tertentu dan berapa tarif yang akan dibebankan kepada pemakai jasa pelayanan publik, termasuk menghitung subsidi yang diberikan. Penentuan biaya pelayanan dan penentuan tarif pelayanan merupakan satu rangkaian yang keduanya sama-sama membutuhkan informasi akuntansi.
6.      Penilaian kinerja

Penilaian kinerja merupakan bagian dari sitem pengendalian. Penilaian kinerja  dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Dalam tahap penilaian kinerja, akuntansi manajemen berperan dalam pembuatan indikator kinerja kunci dan satuan ukur untuk masing-masing aktivitas yang dilakukan. Pengendalian manajemen melalui sistem penilaian kinerja dilakukan dengan cara menciptakan mekanisme reward & punishment sebagai pendorong bagi pencapaian strategi.