Little Star: “KONSEP PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK”

“KONSEP PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK”

A. Pengertian dan Konsep Anggaran Sektor Publik

Dalam organisasi sektor publik dan sektor swasta, konsep penganggaran sedikit ada perbedaan. Untuk organisasi sektor publik anggaran diinformasukan kepada publik untuk didiskusikan dan dikritisi oleh publik sebelum anggaran tersebut disahkan oleh perwakilan publik, namun untuk sektor swasta anggaran merupakan hal yang sangat rahasia bagi perusahaan dan tidak dipublikasikan untuk publik.Pengertian anggaran merupakan estimasi kerja yang ingin dicaai selama periode tertentu yang tentunya dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan pengertian penganggaran adalah proses atau suatu metode untuk menyiapkan suatu anggaran tersebut.

Dalam manajemen, anggaran terletak diantara perencanaan dan pengorganisasian, untuk itu anggaran sangat berpengaruh dalam keberlangsungan suatu perusahaan. Dalam sektor publik, penganggaran berkaitan dengan penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap program dan aktivitas satuan moneter. Penganggaran harus baik dan efektif, apabila tidak akan berdampak pada kegagalan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya agar tujuan organisasi tersebut dapat tercapai. Ada beberapa aspek yang harus ada dalam sektor publik yakni aspek perencanaan, pengendalian dan akuntabilitas publik agar dapat tercapai dengan baik suatu penganggaran tersebut.

Anggaran sektor publik mempunyai pengertian tersendiri yakni suatu rencana kegiatan dalam bentuk perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Anggaran sektor publik menggambarkan kondisi keuangan organisasi sektor publik yang bersangkutan, karena berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi itu diperiode mendatang yang tentunya juga dalam ukuran satuan moneter. Anggaran publik merupakan cerminan dari berapa biaya atas rencana yang dibuat dan berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut.

B. Pentingnya anggaran sektor publik

Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu menyejahterakan rakyat, karena uang yang digunakan adalah uang rakyat. Namun tak banyak juga masarakat yang tidak tersentuh aplikasi dari anggaran tersebut, buktinya saja masih banyak kemiskinan yang terjadi disetiap daerah. Apabila anggaran sudah terlaksana dengan baik dan benar, tentunya banyak masyarakat yang sudah sejahtera, paling tidak sudah bisa tercukupi kebutuhan pokoknya.

Anggaran adalah suatu alat utama pemerintah untuk mempengaruhi keadaan ekonomi masyarakat melalui sistem perpajakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Namun sepertinya di Indonesia sendiri, kebijakan fiskal belum dapat dijalankan dengan maksimal, karena pajak sendiri masih belum bisa dipercaya. Banyak masyarakat yang tidak mau membayar pajak, ataupun meminimalisir pembayaran pajak dengan banyak cara. Begitu juga organisasi pajak sendiri belum dapat dipercaya, karena masih banyak pejabat negara yang korupsi dan uang pajak lari ketangan orang yang salah. Aliran uang tersebut akan mempengaruhi harga, lapangan kerja, pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan lainnya, namun sayang sekali belum bisa berjalan dengan maksimal karena berbagai alasan.

Ada beberapa kriteria yang harus dimiliki anggaran sektor publik yakni dapat merefleksikan perubahan prioritas kebutuhan dan keinginan masyarakat serta dapat menentukan penerimaan dan pengeluaran departemen pemerintah, provinsi maupun daerah. Untuk itu adanya anggaran sektor publik sangat penting, karena :

1. Anggaran merupakan alat pemerintah untuk menstabilkan negara

2. Anggaran diperlukan untuk menyeimbangkan antara keinginan dan kebutuhan masyarakat yang berhubungan dengan sumber daya yang terbatas.

3. Anggaran merupakan instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga publik yang ada

C. Fungsi anggaran sektor publik

1. Sebagai alat perencanaan yang digunakan oleh manajemen untuk mencapai tujuan organisasi.

2. Sebagai alat pengendalian yang digunakan pemerintah untuk menghindari adanya overspending, underspending dan salah sasaran dalam pengalokasian suatu anggaran

3. Sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah yang digunakan untuk menstabilkan perekonomian suatu negara, mendorong, memfasilitasi dan mengkoordinasi kegiatan ekonomi sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi

4. Sebagai alat politik pada sektor publik, karena suatu anggaran adalah suatu hal yang sangat penting karena merupakan dokumen politik anatara eksekutif dan legeslatif. Jadi apabila terjadi suatu kegagalan dalam penganggaran dapat menurunkan kredibilitas pemerintahan.

5. Sebagai alat koordinasi dan komunikasi, karena dalam membuat suatu anggaran dibutuhkan koordinasi dan komunikasi dari semua unit yang bersangkutan.

6. Sebagai alat penilaian kerja yang sangat efetif, karena bisa dilihat dari tercapai atau tidaknya suatu anggaran tersebut akan mencerminkan kinerja semua unit yang bersangkutan.

7. Sebagai alat motivasi manajer dan stafnya agar bekerja ekonomis, efektif dan efisien agar tujuan suatu organisasi dapat tercapai.

8. Sebagai alat menciptakan ruang publik

D. Jenis anggaran sektor publik

Pada dasarnya anggaran dibagi menjadi dua jenis, diantaranya adalah :

1. Anggaran operasional

Anggaran operasional adalah anggaran yang digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan suatu pemerintahan, yang isinya adalah berbagai pengeluaran pemerintah secara rutin, misalnya saja belanja administrasi umum dan belanja operasi dan pemeliharaan.

2. Anggaran modal/investasi

Anggaran modal menunjukan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap yang tidak habis dalam satu periode saja, yang bermandaat dan menambah aset atau kekayaan pemerintah dan menambah anggaran rutin pemerintah

E. Prinsip anggaran sektor publik

Banyak hal yang menjadi prinsip suatu peganggaran secara umum, namun ada beberapa prinsip yang digunakan dalam penganggaran sektor publik yakni :

1. Otorisasi oleh legeslatif : anggaran harus mendapat otorisasi dari kegeslatif sebelum eksekutif dapat membelanjakannya

2. Komprehensif : anggaran dapat menunujukan semua permintaan dan pengeluaran pemerintah

3. Keutuhan angaran : semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum

4. Nondiscretionary Appropriation : jumlah yang disetujui legeslatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efektif dan efisien

5. Periodik : bersifat tahunan maupun multi-tahunan

6. Akurat : estimasi anggaran tidak memasukkan cadangan tersembunyi yang menyebabkan korupsi

7. Jelas : sederhana dan dapat dipahami masyarakat

8. Diketahui publik : harus diinformasikan kepada publik

F. Proses penyusunan anggaran sektor publik

Dalam proses penyusunan anggaran mempunyai beberapa tujuan diantaranya adalah membantu pemerintah dalam mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antarbagian dalam lingkungan pemerintah, membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik, memungkinkan pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja serta meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah.

Terdapat beberapa faktor dominan yang harus ada dalam penganggaran yaitu adalah tujuan dan target yang hendak dipakai, ketersediaan sumberdaya, waktu yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan dan faktor lain yang mempengaruhi anggaran misal saja peraturan pemerintah yang baru dan lain sebgaianya.

Dalam pengelolaan keuangan melibatkan beberapa asepek yaitu :

1. Aspek penganggaran yang mengantisipasi pendapatan dan belanja

2. Aspek akuntansi terkait pada proses pencatatan , mengolah dan melaporkan pendapatan dan belanja

3. Aspek pengendalian yang dapat mengendalikan pengeluaran dan pendapatan

4. Aspek auditing yang memeriksa kembali apakah pengeluaran dan pendapatan tersebut sesuai atau tidak dengan pencatatannya.

G. Tahap penyusunan anggaran

1. Persiapan anggaran

Pada tahap persiapan anggaran, yang dilakukan adalah menaksir pengeluaran atas dasar pendapatan. Manajer keuangan harus benar-benar ahli dalam menaksir dan menentukan besarnya mata anggaran yang sangat tergantung bagaimana cara menentukannya.

2. Tahap ratifikasi

Ratifikasi anggaran melibatkan proses politik yang rumit, untuk itu eksekutif harus benar-benar ahli dibidangnya untuk menjawab berbagai pertanyaan dari legeslatif serta dapat berargumentasi dan mempertanggungjawabkannya dalam tahap ratifikasi ini

3. Tahap implementasi

Tahap implementasi ini artinya anggaran tersebut sudah disetujui oleh legeslatif, yang kemudian akan dilaksanakan oleh eksekutif. Agar anggaran tersebut diimplementasikan dengan benar, dibutuhkan sistem pengendalian intern yang kuat agar tidak terjadi penyimpangan

4. Tahap pelaporan dan evaluasi

Tahap evaluasi berkaitan dengan aspek akuntabilitas, maka apabila tahap persiapan, ratifikasi dan implementasi berjalan dengan benar maka pada tahap pelaporan dan evaluasi tidak akan terjadi masalah.