A.
Pengertian
dan Konsep Anggaran Sektor Publik
Dalam
organisasi sektor publik dan sektor swasta, konsep penganggaran sedikit ada
perbedaan. Untuk organisasi sektor publik anggaran diinformasukan kepada publik
untuk didiskusikan dan dikritisi oleh publik sebelum anggaran tersebut disahkan
oleh perwakilan publik, namun untuk sektor swasta anggaran merupakan hal yang
sangat rahasia bagi perusahaan dan tidak dipublikasikan untuk publik.Pengertian
anggaran merupakan estimasi kerja yang ingin dicaai selama periode tertentu
yang tentunya dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan pengertian
penganggaran adalah proses atau suatu metode untuk menyiapkan suatu anggaran
tersebut.
Dalam
manajemen, anggaran terletak diantara perencanaan dan pengorganisasian, untuk
itu anggaran sangat berpengaruh dalam keberlangsungan suatu perusahaan. Dalam
sektor publik, penganggaran berkaitan dengan penentuan jumlah alokasi dana
untuk tiap program dan aktivitas satuan moneter. Penganggaran harus baik dan
efektif, apabila tidak akan berdampak pada kegagalan perencanaan yang telah
dibuat sebelumnya agar tujuan organisasi tersebut dapat tercapai. Ada beberapa
aspek yang harus ada dalam sektor publik yakni aspek perencanaan, pengendalian
dan akuntabilitas publik agar dapat tercapai dengan baik suatu penganggaran
tersebut.
Anggaran
sektor publik mempunyai pengertian tersendiri yakni suatu rencana kegiatan
dalam bentuk perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Anggaran
sektor publik menggambarkan kondisi keuangan organisasi sektor publik yang
bersangkutan, karena berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan
organisasi itu diperiode mendatang yang tentunya juga dalam ukuran satuan
moneter. Anggaran publik merupakan cerminan dari berapa biaya atas rencana yang
dibuat dan berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai
rencana tersebut.
B.
Pentingnya
anggaran sektor publik
Anggaran
sektor publik dibuat untuk membantu menyejahterakan rakyat, karena uang yang
digunakan adalah uang rakyat. Namun tak banyak juga masarakat yang tidak
tersentuh aplikasi dari anggaran tersebut, buktinya saja masih banyak
kemiskinan yang terjadi disetiap daerah. Apabila anggaran sudah terlaksana
dengan baik dan benar, tentunya banyak masyarakat yang sudah sejahtera, paling
tidak sudah bisa tercukupi kebutuhan pokoknya.
Anggaran
adalah suatu alat utama pemerintah untuk mempengaruhi keadaan ekonomi
masyarakat melalui sistem perpajakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
Namun sepertinya di Indonesia sendiri, kebijakan fiskal belum dapat dijalankan
dengan maksimal, karena pajak sendiri masih belum bisa dipercaya. Banyak
masyarakat yang tidak mau membayar pajak, ataupun meminimalisir pembayaran
pajak dengan banyak cara. Begitu juga organisasi pajak sendiri belum dapat
dipercaya, karena masih banyak pejabat negara yang korupsi dan uang pajak lari
ketangan orang yang salah. Aliran uang tersebut akan mempengaruhi harga,
lapangan kerja, pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan lainnya, namun sayang
sekali belum bisa berjalan dengan maksimal karena berbagai alasan.
Ada beberapa
kriteria yang harus dimiliki anggaran sektor publik yakni dapat merefleksikan
perubahan prioritas kebutuhan dan keinginan masyarakat serta dapat menentukan
penerimaan dan pengeluaran departemen pemerintah, provinsi maupun daerah. Untuk itu adanya anggaran sektor publik sangat
penting, karena :
1.
Anggaran
merupakan alat pemerintah untuk menstabilkan negara
2.
Anggaran
diperlukan untuk menyeimbangkan antara keinginan dan kebutuhan masyarakat yang
berhubungan dengan sumber daya yang terbatas.
3.
Anggaran
merupakan instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga publik yang
ada
C.
Fungsi
anggaran sektor publik
1.
Sebagai
alat perencanaan yang digunakan oleh manajemen untuk mencapai tujuan
organisasi.
2.
Sebagai
alat pengendalian yang digunakan pemerintah untuk menghindari adanya overspending, underspending dan salah
sasaran dalam pengalokasian suatu anggaran
3.
Sebagai
alat kebijakan fiskal pemerintah yang digunakan untuk menstabilkan perekonomian
suatu negara, mendorong, memfasilitasi dan mengkoordinasi kegiatan ekonomi
sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi
4.
Sebagai
alat politik pada sektor publik, karena suatu anggaran adalah suatu hal yang
sangat penting karena merupakan dokumen
politik anatara eksekutif dan legeslatif. Jadi apabila terjadi suatu kegagalan
dalam penganggaran dapat menurunkan kredibilitas pemerintahan.
5.
Sebagai
alat koordinasi dan komunikasi, karena dalam membuat suatu anggaran dibutuhkan
koordinasi dan komunikasi dari semua unit yang bersangkutan.
6.
Sebagai
alat penilaian kerja yang sangat efetif, karena bisa dilihat dari tercapai atau
tidaknya suatu anggaran tersebut akan mencerminkan kinerja semua unit yang
bersangkutan.
7.
Sebagai
alat motivasi manajer dan stafnya agar bekerja ekonomis, efektif dan efisien agar tujuan suatu organisasi
dapat tercapai.
8.
Sebagai
alat menciptakan ruang publik
D.
Jenis
anggaran sektor publik
Pada
dasarnya anggaran dibagi menjadi dua jenis, diantaranya adalah :
1.
Anggaran
operasional
Anggaran operasional adalah anggaran yang digunakan untuk
merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan suatu pemerintahan, yang
isinya adalah berbagai pengeluaran pemerintah secara rutin, misalnya saja
belanja administrasi umum dan belanja operasi dan pemeliharaan.
2.
Anggaran
modal/investasi
Anggaran modal menunjukan rencana jangka panjang dan
pembelanjaan atas aktiva tetap yang tidak habis dalam satu periode saja, yang
bermandaat dan menambah aset atau kekayaan pemerintah dan menambah anggaran
rutin pemerintah
E.
Prinsip
anggaran sektor publik
Banyak hal
yang menjadi prinsip suatu peganggaran secara umum, namun ada beberapa prinsip
yang digunakan dalam penganggaran sektor publik yakni :
1.
Otorisasi
oleh legeslatif : anggaran harus mendapat otorisasi dari kegeslatif sebelum
eksekutif dapat membelanjakannya
2.
Komprehensif
: anggaran dapat menunujukan semua permintaan dan pengeluaran pemerintah
3.
Keutuhan
angaran : semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana
umum
4.
Nondiscretionary Appropriation : jumlah yang disetujui legeslatif
harus termanfaatkan secara ekonomis, efektif dan efisien
5.
Periodik
: bersifat tahunan maupun multi-tahunan
6.
Akurat
: estimasi anggaran tidak memasukkan cadangan tersembunyi yang menyebabkan
korupsi
7.
Jelas
: sederhana dan dapat dipahami masyarakat
8.
Diketahui
publik : harus diinformasikan kepada publik
F.
Proses
penyusunan anggaran sektor publik
Dalam proses
penyusunan anggaran mempunyai beberapa tujuan diantaranya adalah membantu
pemerintah dalam mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antarbagian
dalam lingkungan pemerintah, membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam
menyediakan barang dan jasa publik, memungkinkan pemerintah untuk memenuhi
prioritas belanja serta meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban
pemerintah.
Terdapat
beberapa faktor dominan yang harus ada dalam penganggaran yaitu adalah tujuan
dan target yang hendak dipakai, ketersediaan sumberdaya, waktu yang dibutuhkan
dalam mencapai tujuan dan faktor lain yang mempengaruhi anggaran misal saja
peraturan pemerintah yang baru dan lain sebgaianya.
Dalam
pengelolaan keuangan melibatkan beberapa asepek yaitu :
1.
Aspek
penganggaran yang mengantisipasi pendapatan dan belanja
2.
Aspek
akuntansi terkait pada proses pencatatan , mengolah dan melaporkan pendapatan
dan belanja
3.
Aspek
pengendalian yang dapat mengendalikan pengeluaran dan pendapatan
4.
Aspek
auditing yang memeriksa kembali apakah pengeluaran dan pendapatan tersebut
sesuai atau tidak dengan pencatatannya.
G.
Tahap
penyusunan anggaran
1.
Persiapan
anggaran
Pada tahap persiapan anggaran, yang dilakukan adalah menaksir
pengeluaran atas dasar pendapatan. Manajer keuangan harus benar-benar ahli
dalam menaksir dan menentukan besarnya mata anggaran yang sangat tergantung
bagaimana cara menentukannya.
2.
Tahap
ratifikasi
Ratifikasi anggaran melibatkan proses politik yang rumit,
untuk itu eksekutif harus benar-benar ahli dibidangnya untuk menjawab berbagai
pertanyaan dari legeslatif serta dapat berargumentasi dan
mempertanggungjawabkannya dalam tahap ratifikasi ini
3.
Tahap
implementasi
Tahap implementasi ini artinya anggaran tersebut sudah
disetujui oleh legeslatif, yang kemudian akan dilaksanakan oleh eksekutif. Agar
anggaran tersebut diimplementasikan dengan benar, dibutuhkan sistem
pengendalian intern yang kuat agar tidak terjadi penyimpangan
4.
Tahap
pelaporan dan evaluasi
Tahap evaluasi berkaitan dengan aspek akuntabilitas, maka
apabila tahap persiapan, ratifikasi dan implementasi berjalan dengan benar maka
pada tahap pelaporan dan evaluasi tidak akan terjadi masalah.