twitter
rss

AKUNTANSI SEKTOR PENDIDIKAN



A.     Pengertian Akunansi Pendidikan
Akuntansi sektor publik sebenarnya lebih luas daripada sekedar akuntansi pemerintah. Sektor-sektor tersebut diantaranya adalah akuntansi rumah sakit, akuntansi yayasan, dan akuntansi sektor pendidikan yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat dan tidak untuk meraih profit. Pengelolaan akuntansi pendidikan yang tepat dan akurat akan memberikan informasi keuangan yang benar, akan dapat menunjang proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembiayaan sekolah. Selain itu, pengelolaan sektor pendidikan dengan akuntansi akan menghasilkan efisiensi dalam sisi pembiayaan.
Dalam pelayanan dan penyediaan pendidikan, terjadi persaingan antara sekolah swasta dan publik. Persaingan ini sering tidak diiringi dengan peningkatan kualitas sekolah yang bersangkutan, baik pengajar, sarana dan prasarana, maupun lulusan sekolah tersebut. Terbatasnya alokasi dana dari pemerintah adalah suatu kendala yang tak urung membuat kualitas pendidikan sekolah belum juga beranjak. Namun, hal itu tidak dapat dijadikan sebagai tolok ukur atas kualitas suatu sekolah. Sekolah harus menggunakan dana seefektif dan seefisien mungkin demi peningkatan dan pelayanan dan kualitas pendidikan sekolah. Apabila dana dari pemerintah tidak mencukupi, sekolah dapat mengupayakan melalui danan dari masyarakat. Pengelolaan dana harus dilandasi semangat akuntabilitas dan transparansi. Dengan pengelolaan dana yang transparan, masyarakat dapat mengetahui ke mana saja dana sekolah tersebut dibelanjakan.
Selama ini sekolah hanya memiliki laporan-laporan dan surat-surat pertanggungjawaban sebagai bentuk transparansi pengelolaan keuangan sekolah. Saat ini, sekolah diharapkan memiliki laporan pertanggungjawaban, termasuk laporan keuangan sekolah yang terdiri dari neraca, laporan surplus defisit, laporan arus kas, serta perhitungan biaya yang dihabiskan oleh tiap siswa. Jadi, pemerintah maupun masyarakat dapat mengetahui dengan mudah berapa besar kebutuhan tiap murid dalam setiap bulan, semester, atau tahunnya. Sehingga pemerintah dapat mengambil kebijakan dan tindakan terkait dengan pembangunan sektor pendidikan
B.     Peran dan Fungsi Akuntansi Dalam Dunia Pendidikan
Peran dan fungsi akuntansi dalam dunia pendidikan adalah menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam entitas pendidikan.
1.      Kepala sekolah mengunakan akuntansi untuk menyusun perecanaan sekolh yang di pimpinnya, mengevaluasi kemajuan yang dicapai dalam usaha mencapai tujuan dan melakukan tindakan-tindakan koreksi yang di perlukan.
2.      Guru dan karyawan mengunaka akuntansi untuk mengetahui stabilitas dan profitabilitas di sekolah.
3.      Kreditor mengunakan akuntansi untuk mengetahui informasi keuangan yang memungkinkan untuk memutuskan apakah pinjaman dan bunga dapat dibayar pada saat jatu tempo.
4.      Orang tua siswa mengunakan akuntansi untuk mengetahui kelangsungan hidup instusi pendidikan
5.      Pemasok, mengunakan akuntansi untuk mengetahuiinformasi tentang kemungkinan jumlah terutang akan dibayar pada saat jatuh tempo.
6.      Pemerintah, membutuhkanya sebagai kepentingan alokasi sumber dana untuk aktivitas sekolah.
7.      Masyarakat, menguna akuntansi untuk mengetahui informasi keuangan dan aktivitasnya.
C.     SIKLUS AKUNTANSI PENDIDIKAN
Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses akuntansi, yaitu aktivitas pengumpulan dan penglahan data keuangan untuk disajikan dalam bentuk laporan keuangan atau ikhtisar-ikhtisar lainnya yang dapat digunakan untuk membantu para pemakainya dalam membuat atau mengambil keputusan. Dalam menyusun suatu laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diterima secara umum, prinsip-prinsip akuntansi, prosedur-prosedur, metode-metode, serta teknik-teknik dari segala sesuatu yang dicakup dalam ruang lingkup akuntansi dinamakan siklus akuntansi
Siklus akuntansi adalah proses penyediaan laporan keuangan organisasi selama suatu periode tertentu. Siklus akuntansi dapat dibagi menjadi pekerjaan yang dilakukan selama periode berjalan, yaitu penjurnalan tarnsaksi dan pemindahbukuan ke dalam buku besar, dan penyiapan laporan keuangan pada akhir periode. Pekerjaan yang dilakukan di akhir periode termasuk juga mempersiapkan akun untuk mencatat transaksi-transaksi pada periode selanjutnya. Banyaknya langkah yang harus ditempuh pada akhir periode secara tidak langsung menunjukkan bahwa sebagian besar pekerjaan dilakukan pada bagian akhir. Walaupun demikian, pencatatan, dan pemindahbukuan selama periode berjalan membutuhkan waktu lebih banyak dibandingkan pekerjaan di akhir periode.
Alur proses akuntansi pendidikan dimulai dengan pencatatan transaksi pertama sampai dengan penyusunan laporan keuangan dan penutupan pembukuan secara keseluruhan, serta persiapan untuk pencatatan transaksi berikutnya. Siklus akuntansi dapat dikelompokkan dalam tiga tahap, yaitu :
1.      Tahap pencatatan; kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran bukti transaksi serta bukti pencatatan. Kegiatan ini dilakukan dengan sarana buku harian atau jurnal untuk kemudian diposting berdasarkan kelompok ke dalam akun buku besar.
2.      Tahap pengikhtisaran; kegiatan dalam tahap ini adalah sebagai berikut; penyusunan neraca saldo berdasarkan akun-akun buku besar, pembuatan ayat jurnal penyesuaian, penyusunan kertas kerja, pembuatan ayat jurnal penutup, pembuatan neraca saldo setelah penutupan, dan membuat ayat jurnal pembalik.
3.      Tahap pelaporan; dalam tahap ini, dilakukan penyusunan Laporan Surplus Defisit, Laporan Arus Kas, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

D.     LAPORAN KEUANGAN DALAM AKUNTANSI PENDIDIKAN
Laporan Keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan menggambarkan pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja, dan realisasi pembelanjaan. Berikut merupakan komponen-komponen Laporan Keuangan :
1.      Neraca; ibarat sebuah foto, neraca hanya menampilkan gambaran institudi pendidikan pada saat tanggal neraca saja. Jadi, neraca merupakan sebuah gambaran posisi keungan dari suatu lembaga pada waktu tertentu. Pada umumnya, komponen neraca meliputi Aset yang terbagi menjadi Aset Lancar dan Aset Tetap, Kewajiban yang terbagi atas Kewajiban Lancar dan Kewajiban Jangka Panjang, dan Modal.
2.      Laporan Surplus Defisit; merupakan laporan yang menggambarkan kinerja keuangan suatu entitas. Dalam konteks ini, kinerja adalah kemampuan suatu lembaga dalam menciptakan pendapatan.
3.      Laporan Arus Kas; laporan yang menggambarkan perubahan posisi kas dalam satu periode akuntansi. Di dalam laporan ini, perubahan posisi kas dilihat dari 3 (tiga) sisi, yakni dari kegiatan operasi, pembiayaan, dan investasi. Sesuai dengan namanya, laporan ini akan memberikan informasi tentang arus kas masuk maupun keluar dari institusi pendidikan yang berguna untuk memberikan gambaran mengenai alokasi kas ke dalam berbagai kegiatan institusi pendidikan.

E.      KLASIFIKASI BIAYA
Biaya diidentifikasikan dan diklasifikasi menurut sifatnya. Klasifikasi biaya-biaya di entitas sekolah menurut sifatnya akan digunakan untuk mempertegas batasan, mempermudah perhitungan, dan menambah keakuratan pelaporan. Menurut sifatnya, biaya dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu :
1.      Biaya langsung, merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membiayai proses pencapaian hasil dan tujuan seuatu organisasi. Di sekolah dasar dan menengah negeri, biaya langsung adalah biaya proses peningkatan kualitas siswa dan pencapaian tujuan utama sekolah yang tidak terpisahkan dari diri siswa serta berdampak terhadap siswa secara keseluruhan. Contoh biaya langsung adalah biaya praktikum, biaya ujian, biaya pemakaian laboratorium, dan sejenisnya.
2.      Biaya tidak langsung, adalah komponen biaya penunjang atau pelengkap dari komponen biaya langsung. Dalam dunia pendidikan biaya tidak langsung merupakan komponen penunjang atau katalisator dalam proses belajar mengajar. Jadi, tujuan akhir sekolah dalam peningkatan kualitas lulusan dapat lebih sepat dicapai. Contoh biaya tidak langsung antara lain biaya kebersihan, bantuan dana kegiatan siswa, biaya kegiatan sosial, dan sejenisnya.
Pada awalnya, komponen penyusun anggaran terdiri dari berbagai aktivitas yang terjadi dalam proses belajar mengajar. Dari berbagai aktivitas tersebut, biaya pelaksanaannya terdiri dari dua komponen, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Dalam pembahasan bab ini, digunakan alat bantu penyusunan laporan biaya aktivitas, yaitu Activity Costing System (ACS), yang merupakan salah satu alat penghitungan biaya dalam pendekatan ekonomi. Menurut pendekatan ekonomi tersebut, biaya merupakan cerminan aktivitas yang dilakukan entitas bersangkutan, sehingga rincian biaya merupakan rincian aktivitas dan prasarana pendukung aktivitas yang dibutuhkan. Dengan penjabaran jenis biaya dan aktivitas secara bersamaan, anggaran tahunan dapat dirinci secara lebih akurat
Kelebihan metode tersebut adalah kemudahannya dalam merinci biaya yang perlu diperhitungkan. Metode tersebut tidak mengindahkan pengaruh tingkat teknologi, kondisi internal, dan tingkat efisiensi aktivitas organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi.

F.      PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
Otonomi daerah yang dilaksanakan sejak tahun 2001 membawa perubahan besar dalam pengelolaan pendidikan. Di era otonomi daerah, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pengelolaan sektor pendidikan pada semua jenjang diluar pendidikan tinggi. Dari sisi substansi, Pemda bertanggung jawab atas hamper segala bidang yang terkait dengan sektor pendidikan. Namun, ada indikasi bahwa pelimpahan wewenang di sektor pendidikan tersebut tidak diikuti oleh pelimpahan sumber-sumber keuangan yang memadai. Akibatnya muncul persoalan ketidakseimbangan antara kewenangan dengan sumber daya yang dimiliki oleh Pemda untuk mengelola pendidikan.
Ditinjau dari sudut human capital, pendidikan diperhitungkan sebagai faktor penentu keberhasilan seseorang, baik secara sosial maupun ekonomi. Nilai pendidikan merupakan asset moral, di mana pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam pendidikan dianggap sebagai investasi. Pengertian pembiayaan pendidikan adalah upaya pengumpulan dana untuk membiayai operasional dan pengembangan sektor pendidikan.
Pendidikan merupakan unsur utama pengembangan SDM. SDM dianggap lebih bernilai apabila sikap, perilaku, wawasan, kemampuan, keahlian, serta keterampilannya sesuai dengan kebutuhan berbagai bidang dan sektor. Pendidikan merupakan salah satu alat pengubah karakter manusia. Dengan pendidikan, manusia dapat mengetahui segala sesuatu yang tidak atau belum diketahui sebelumnya. Pendidikan merupakan hak seluruh umat manusia. Hak untuk memperoleh pendidikan harus diikuti oleh kesempatan dan kemampuan serta kemauannya. Dengan demikian, peranan pembiayaan pendidikan terlihat jelas dalam peningkatan kualitas SDM agar sejajar dengan manusia lain, baik secara regional, nasional, maupun inernasional
Dalam situasi bagaimana pun, Negara tidak boleh melepaskan tanggung jawabnya terhadap pembiayaan pendidikan. Pada sisi lain, Negara melalui pemerintah harus terus menyosialisasikan pembiayaan pendidkan dengan mengacu pada standar baku, terutama tentang komponen pendidikan, proses belajar-mengajar, kurikulum, dan target kompetensi lulusan
Konvensi Nasional Pendidikan merupakan konvensi empat tahunan bagi komunitas pendidikan. Inti dari konvensi ini adalah pembiayaan pendidikan harus ditata penggunaannya, karena selain dari dana APBN/APBD, dana pendidikan juga bisa dipungut dari masyarakat melalui lembaga-lembaga pendidikan. Dana yang bersumber dariAPBN dan masyarakat harus diatur tentang pemungutannya, bagaimana menggunakannya, kemudian bagaimana mempertanggung jawabkannya. Pengaturan tentang pengelolaan pembiayaan pendidikan agar memiliki dasar hokum yang kuat perlu diatur setingkat Peraturan Pemerintah (PP).
Berdasarkan UUD 1945 dan Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan mendapat alokasi minimal 20% dari total APBN/APBD. Pembiayaan pendidikan sebesar 20% itu memang seharusnya dipenuhi dari anggaran belanja dan bukan dari anggaran pendapatan. Selanjutnya, hal yang perlu dilakukan adalah menjabarkan anggaran pendidikan 20% tersebut pada jalurnya.

Label:
0 komentar |

“KONSEP PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK”



A.    Pengertian dan Konsep Anggaran Sektor Publik
            Dalam organisasi sektor publik dan sektor swasta, konsep penganggaran sedikit ada perbedaan. Untuk organisasi sektor publik anggaran diinformasukan kepada publik untuk didiskusikan dan dikritisi oleh publik sebelum anggaran tersebut disahkan oleh perwakilan publik, namun untuk sektor swasta anggaran merupakan hal yang sangat rahasia bagi perusahaan dan tidak dipublikasikan untuk publik.Pengertian anggaran merupakan estimasi kerja yang ingin dicaai selama periode tertentu yang tentunya dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan pengertian penganggaran adalah proses atau suatu metode untuk menyiapkan suatu anggaran tersebut.
            Dalam manajemen, anggaran terletak diantara perencanaan dan pengorganisasian, untuk itu anggaran sangat berpengaruh dalam keberlangsungan suatu perusahaan. Dalam sektor publik, penganggaran berkaitan dengan penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap program dan aktivitas satuan moneter. Penganggaran harus baik dan efektif, apabila tidak akan berdampak pada kegagalan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya agar tujuan organisasi tersebut dapat tercapai. Ada beberapa aspek yang harus ada dalam sektor publik yakni aspek perencanaan, pengendalian dan akuntabilitas publik agar dapat tercapai dengan baik suatu penganggaran tersebut.
            Anggaran sektor publik mempunyai pengertian tersendiri yakni suatu rencana kegiatan dalam bentuk perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Anggaran sektor publik menggambarkan kondisi keuangan organisasi sektor publik yang bersangkutan, karena berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi itu diperiode mendatang yang tentunya juga dalam ukuran satuan moneter. Anggaran publik merupakan cerminan dari berapa biaya atas rencana yang dibuat dan berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut.
B.     Pentingnya anggaran sektor publik
            Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu menyejahterakan rakyat, karena uang yang digunakan adalah uang rakyat. Namun tak banyak juga masarakat yang tidak tersentuh aplikasi dari anggaran tersebut, buktinya saja masih banyak kemiskinan yang terjadi disetiap daerah. Apabila anggaran sudah terlaksana dengan baik dan benar, tentunya banyak masyarakat yang sudah sejahtera, paling tidak sudah bisa tercukupi kebutuhan pokoknya.
            Anggaran adalah suatu alat utama pemerintah untuk mempengaruhi keadaan ekonomi masyarakat melalui sistem perpajakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Namun sepertinya di Indonesia sendiri, kebijakan fiskal belum dapat dijalankan dengan maksimal, karena pajak sendiri masih belum bisa dipercaya. Banyak masyarakat yang tidak mau membayar pajak, ataupun meminimalisir pembayaran pajak dengan banyak cara. Begitu juga organisasi pajak sendiri belum dapat dipercaya, karena masih banyak pejabat negara yang korupsi dan uang pajak lari ketangan orang yang salah. Aliran uang tersebut akan mempengaruhi harga, lapangan kerja, pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan lainnya, namun sayang sekali belum bisa berjalan dengan maksimal karena berbagai alasan.
            Ada beberapa kriteria yang harus dimiliki anggaran sektor publik yakni dapat merefleksikan perubahan prioritas kebutuhan dan keinginan masyarakat serta dapat menentukan penerimaan dan pengeluaran departemen pemerintah, provinsi maupun daerah.  Untuk itu adanya anggaran sektor publik sangat penting, karena :
1.      Anggaran merupakan alat pemerintah untuk menstabilkan negara
2.      Anggaran diperlukan untuk menyeimbangkan antara keinginan dan kebutuhan masyarakat yang berhubungan dengan sumber daya yang terbatas.
3.      Anggaran merupakan instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga publik yang ada
C.     Fungsi anggaran sektor publik
1.      Sebagai alat perencanaan yang digunakan oleh manajemen untuk mencapai tujuan organisasi.
2.      Sebagai alat pengendalian yang digunakan pemerintah untuk menghindari adanya overspending, underspending dan salah sasaran dalam pengalokasian suatu anggaran
3.      Sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah yang digunakan untuk menstabilkan perekonomian suatu negara, mendorong, memfasilitasi dan mengkoordinasi kegiatan ekonomi sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi
4.      Sebagai alat politik pada sektor publik, karena suatu anggaran adalah suatu hal yang sangat penting  karena merupakan dokumen politik anatara eksekutif dan legeslatif. Jadi apabila terjadi suatu kegagalan dalam penganggaran dapat menurunkan kredibilitas pemerintahan.
5.      Sebagai alat koordinasi dan komunikasi, karena dalam membuat suatu anggaran dibutuhkan koordinasi dan komunikasi dari semua unit yang bersangkutan.
6.      Sebagai alat penilaian kerja yang sangat efetif, karena bisa dilihat dari tercapai atau tidaknya suatu anggaran tersebut akan mencerminkan kinerja semua unit yang bersangkutan.
7.      Sebagai alat motivasi manajer dan stafnya agar bekerja ekonomis, efektif  dan efisien agar tujuan suatu organisasi dapat tercapai.
8.      Sebagai alat menciptakan ruang publik
D.    Jenis anggaran sektor publik
            Pada dasarnya anggaran dibagi menjadi dua jenis, diantaranya adalah :
1.      Anggaran operasional
Anggaran operasional adalah anggaran yang digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan suatu pemerintahan, yang isinya adalah berbagai pengeluaran pemerintah secara rutin, misalnya saja belanja administrasi umum dan belanja operasi dan pemeliharaan.
2.      Anggaran modal/investasi
Anggaran modal menunjukan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap yang tidak habis dalam satu periode saja, yang bermandaat dan menambah aset atau kekayaan pemerintah dan menambah anggaran rutin pemerintah 
E.     Prinsip anggaran sektor publik
            Banyak hal yang menjadi prinsip suatu peganggaran secara umum, namun ada beberapa prinsip yang digunakan dalam penganggaran sektor publik yakni :
1.      Otorisasi oleh legeslatif : anggaran harus mendapat otorisasi dari kegeslatif sebelum eksekutif dapat membelanjakannya
2.      Komprehensif : anggaran dapat menunujukan semua permintaan dan pengeluaran pemerintah
3.      Keutuhan angaran : semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum
4.      Nondiscretionary Appropriation : jumlah yang disetujui legeslatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efektif dan efisien
5.      Periodik : bersifat tahunan maupun multi-tahunan
6.      Akurat : estimasi anggaran tidak memasukkan cadangan tersembunyi yang menyebabkan korupsi
7.      Jelas : sederhana dan dapat dipahami masyarakat
8.      Diketahui publik : harus diinformasikan kepada publik
F.      Proses penyusunan anggaran sektor publik
            Dalam proses penyusunan anggaran mempunyai beberapa tujuan diantaranya adalah membantu pemerintah dalam mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antarbagian dalam lingkungan pemerintah, membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik, memungkinkan pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja serta meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah.
            Terdapat beberapa faktor dominan yang harus ada dalam penganggaran yaitu adalah tujuan dan target yang hendak dipakai, ketersediaan sumberdaya, waktu yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan dan faktor lain yang mempengaruhi anggaran misal saja peraturan pemerintah yang baru dan lain sebgaianya.
            Dalam pengelolaan keuangan melibatkan beberapa asepek yaitu :
1.      Aspek penganggaran yang mengantisipasi pendapatan dan belanja
2.      Aspek akuntansi terkait pada proses pencatatan , mengolah dan melaporkan pendapatan dan belanja
3.      Aspek pengendalian yang dapat mengendalikan pengeluaran dan pendapatan
4.      Aspek auditing yang memeriksa kembali apakah pengeluaran dan pendapatan tersebut sesuai atau tidak dengan pencatatannya.
G.    Tahap penyusunan anggaran
1.      Persiapan anggaran
Pada tahap persiapan anggaran, yang dilakukan adalah menaksir pengeluaran atas dasar pendapatan. Manajer keuangan harus benar-benar ahli dalam menaksir dan menentukan besarnya mata anggaran yang sangat tergantung bagaimana cara menentukannya.
2.      Tahap ratifikasi
Ratifikasi anggaran melibatkan proses politik yang rumit, untuk itu eksekutif harus benar-benar ahli dibidangnya untuk menjawab berbagai pertanyaan dari legeslatif serta dapat berargumentasi dan mempertanggungjawabkannya dalam tahap ratifikasi ini
3.      Tahap implementasi
Tahap implementasi ini artinya anggaran tersebut sudah disetujui oleh legeslatif, yang kemudian akan dilaksanakan oleh eksekutif. Agar anggaran tersebut diimplementasikan dengan benar, dibutuhkan sistem pengendalian intern yang kuat agar tidak terjadi penyimpangan
4.      Tahap pelaporan dan evaluasi
Tahap evaluasi berkaitan dengan aspek akuntabilitas, maka apabila tahap persiapan, ratifikasi dan implementasi berjalan dengan benar maka pada tahap pelaporan dan evaluasi tidak akan terjadi masalah.

Label:
4 komentar |

AKUNTANSI MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK


A.    Pengertian Akuntansi Manajemen Sektor Publik
       Informasi akuntansi diberikan sebagai alat atau sarana untuk membantu manajer melaksanakan fungsi manajemen sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Akuntansi manajemen merupakan bagian dari sistem pengendalian manajemen yang integral. Menurut Institute of Management Accountants (1981) akuntansi manajemen adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pengakumulasian, penganalisaan, penyiapan, penginterpretasian, dan pengkomunikasian informasi finansial yang digunakan oleh manajemen untuk perencanaan, evaluasi dan pengendalian organisasi serta untuk menjamin bahwa sumber daya diggunakan secara tepat dan akuntabel.
       Pada dasarnya prinsip akuntansi manajemen sektor publik tidak banyak berbeda dengan sektor swasta. Akan tetapi sektor publik memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda dengan sektor swasta, sehingga teknik akuntansi manajemen sektor swasta tidak bisa digunakan secara langsung tanpa modifiksi. Fokus akuntansi manajemen sektor publik adalah penyediaan informasi guna efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik. Akuntansi manjemen berbeda dengan akuntansi keuangan. Akuntansi manajemen terkait pada pemberian informasi pada pihak intern sedangkan akuntansi keuangan terkait pada pemberian laporan dan informasi kepada pihak ekstern.
B.     Akuntansi Sebagai Alat Perencanaan Organisasi
       Pada mulanya harus ada perencanaan untuk mengatur semua kegiatan yang akan dilakukan organisasi agar bisa tercapai tujuan dan sasaran organisasi. Akuntansi manajemen berperan dalam pemberian informasi historis dan prospektif untuk memfasilitasi perencanaan. Perencanaan setiap organisasi publik berbeda, karena melihat berbagai jenis keadaan yang dialami oleh organisasi tersebut. Kestabilan ekonomi, lingkungan, dan politik sangat berpengaruh pada organisasi sektor publik, untuk itu tentunya dapat berpengaruh pula pada perencanaannya. Informasi akuntansi sebagai alat perencanaan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi
tiga kelompok, yaitu :
1.      Informasi sifatnya rutin ataukah ad hoc
Informasi yang sifatnya rutin diperlukan untuk perencanaan yang regular, misalnya laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran atau tahunan. Sementara itu, organisasi sektor publik seringkali menghadapi masalah yang sifatnya temporer dan membutuhkan informasi yang segera. Untuk melakukan perencanaan yang temporer, diperlukan informasi yang sifatnya ad hoc.
2.      Informasi kuantitatif ataukah kualitatif
3.      Informasi disampaikan melalui saluran formal ataukah informal
Informasi akuntansi untuk perencanaan dapat juga dibedakan berdasarkan cara penyampaiannya. Apakah informasi akuntansi tersebut disampaikan melalui mekanisme formal ataukah informal.
C.    Akuntansi Sebagai Alat Pengendalian Organisasi
       Organisasi sektor publik tidak berorientasikan laba, sedangkan sektor swasta berorientasikan laba. Maka brntuk pengendaiannya pun berbeda, untuk sektor publik menggunakan pengendalian berupa peraturan birokrasi, sedangkan sektor swasta menggunakan pengendalian yang betrumpu pada mekanisme negosiasi.
       Pengendalian organisasi diperlukan untuk menjamin bahwa organisasi tidak menyimpang dari tujuan dan strategi organisasi yang telah ditetapkan. Pengendalian organisasi memerlukan informasi yang lebih luas dibandingkan pengendalian keuangan.
D.    Proses Perencanaan Dan Pengendalian Manajerial Organisasi Sektor Publik
       Proses perencanaan dan Pengendalian sebaiknya dipertimbangkan secara baik-baik, karena hal itu adalah patokan yang akan mendasari berjalannya suatu organisasi. Ada perencanaan tanpa pengendalian akan tidak akan bisa, karena tidak ada tindak lanjut untuk mengidentifikasi apakan rencana telah dicapai. Begitu juga sebaliknya, ada pengendalian tanpa perencanaan, suatu organisasi tidak akan berjalan, karena tujuan belum ditetapkan. Jones and Pendlebury (1996) membagi perencanaan dan pengendalian manajerial menjadi lima tahap yaitu perencanaan tujuan dan sasaran dasar, perencanaan operasional, penganggaran, pengendalian dan pengukuran, serta pelaporan, analisis dan umpan balik.
E.     Peran Akuntansi Manajemen Sektor Publik
       Peran utama akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik adalah memberikan informasi akuntansi yang relevan dan handal kepada manajer untuk melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Peran akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik
meliputi:
1.      Perencanaan Strategik
            Pada tahap perencanaan strategik, manajemen organisasi membuat alternatif-alternatif program yang dapat mendukung strategi organisasi. Program dipilih sesuai dengan skala prioritas dan sumber daya yang dimiliki. Peran akuntansi manajemen adalah memberikan informasi untuk menentukan berapa biaya program dan beberapa biaya suatu aktivitas, sehingga berdasarkan informasi akuntansi tersebut manajer dapat menentukan berapa anggaran yang dibutuhkan dikaitkan dengan  sumber daya yang dimiliki.
            Terdapat sedikit perbedaan antara sektor swasta dengan sektor publik dalam hal penentuan biaya produk/pelayanan. Hal tersebut disebabkan sebagian besar biaya pada sektor swasta cenderung merupakan engineered cost yang memiliki hubungan secara langsung dengan output yang dihasilkan, sementara biaya pada sektor publik sebagian besar merupakan discretionary cost ditetapkan di awal periode anggaran dan sering tidak memiliki hubungan langsung antara aktivitas yang dilakukan dengan output yang dihasilkan. Kebanyakan output yang dihasilkan di sektor publik merupakan intangible output yang sulit diukur.
2.      Pemberian informasi biaya
            Biaya dalam akuntansi sektor publik dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu:
a.       Biaya Input: sumber daya yang dikorbankan untuk memberikan pelayanan. Biaya input bisa berupa biaya tenaga kerja dan biaya bahan baku.
b.      Biaya output: biaya yang dikeluarkan untuk mengantarkan produk hingga sampai ke tangan pelanggan. Pada organisasi sektor publik output diukur dengan berbagai cara tergantung pada pelayanan yang dihasilkan.
c.       Biaya proses: Biaya proses dapat dipisahkan berdasarkan fungsi organisasi. Biaya diukur dengan mempertimbangkan fungsi organisasi.
Peran manajer dalam menentukan dan melaporkan biaya dengan menggunakan informasi yang ada. Proses menentuan biaya meliputi lima aktivitas, yaitu :
a.       Cost Finding pemerintah mengakumulasi data tentang biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk/jasa pelayanan.
b.      Cost Recording merupakan tahap yang meliputi kegiatan pencatatan data ke dalam sistem akuntansi organisasi.
c.       Cost Analyzing tahap analisis biaya yaitu mengidentifikasi jenis dan perilaku biaya, perubahan biaya dan volume kegiatan. Perlu ditentukan cost driver agar dapat dilakukan strategi efisiensi biaya.
d.      Strategic Cost Management merupakan strategi penghematan biaya agar tercapai Value For Money dengan karakteristik seperti: berjangka panjang; berdasarkan kultur perbaikan berkelanjutan dan fokus pada pelayanan masyarakat; dan manajemen bersifat proaktif dalam melakukan penghematan biaya - keseriusan top manager dalam menentukan efektivitas program pengurangan biaya karena manajemen biaya strategik merupakan tone from the top.
e.       Cost Reporting memberikan informasi biaya secara lengkap (sumber pemborosan dan potensi efisiensi) kepada pimpinan dalam bentuk internal report yang kemudian diagregasikan ke dalam satu laporan yang akan disampaikan kepada pihak eksternal.
3.      Penilaian investasi
            Penilaian investasi di sektor publik pada dasarnya lebih rumit dibandingkan dengan di sektor swasta. Teknik-teknik penilaian investasi yang digunakan di sektor swasta berorientasi pada laba, sementara organisasi publik merupakan organisasi yang tidak berorientasi pada laba. Di samping itu sulit untuk mengukur output yang dihasilkan, sehingga untuk menentukan keuntungan di masa depan dalam ukuran finansial sulit dilakukan. Penilaian investasi dalam organisasi publik dilakukan dengan menggunakan analisis biaya-manfaat.
            Dalam praktiknya, menentukan biaya sosial dan manfaat sosial dalam satuan moneter sangat sulit dilakukan. Oleh karena itu, penilaian investasi dengan menggunakan analisis biaya-manfaat di sektor publik sulit dilaksanakan. Untuk memudahkan, dapat digunakan analisis efektifitas biaya, faktor yang harus diperhatikan pada saat penilaian investasi adalah: Tingkat diskonto; Tingkat investasi, tingkat risiko, ketidakpastian, dan sumber pendanaan untuk investasi yang akan dilakukan
4.      Penganggaran
            Anggaran menurut Mardiasmo (2005) adalah pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, dan penganggaran merupakan proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Akuntansi manajemen berperan untuk memfasilitasi terciptanya anggaran publik yang efektif. Terkait dengan tiga fungsi anggaran, yaitu sebagai alat alokasi sumber daya publik, alat distribusi, dan stabilisasi, maka akuntansi manajemen merupakan alat yang vital untuk proses mengalokasikan dan mendistribusikan sumber dana publik secara ekonomis, efisien, efektif, adil dan merata. Untuk mencapai hal tersebut harus didukung dengan manajemen sumber daya manusia yang handal, jika tidak akuntansi manajemen tidak akan banyak bermanfaat.
5.      Penentuan biaya pelayanan dan penentuan tarif pelayanan
            Akuntansi manajemen digunakan untuk menentukan berapa biaya yang dikeluarkan untuk memberikan pelayanan tertentu dan berapa tarif yang akan dibebankan kepada pemakai jasa pelayanan publik, termasuk menghitung subsidi yang diberikan. Penentuan biaya pelayanan dan penentuan tarif pelayanan merupakan satu rangkaian yang keduanya sama-sama membutuhkan informasi akuntansi.
6.      Penilaian kinerja

Penilaian kinerja merupakan bagian dari sitem pengendalian. Penilaian kinerja  dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Dalam tahap penilaian kinerja, akuntansi manajemen berperan dalam pembuatan indikator kinerja kunci dan satuan ukur untuk masing-masing aktivitas yang dilakukan. Pengendalian manajemen melalui sistem penilaian kinerja dilakukan dengan cara menciptakan mekanisme reward & punishment sebagai pendorong bagi pencapaian strategi.

Label:
0 komentar |
Langganan: Postingan (Atom)